"Keberadaan rumah sakit bukan hanya tentang gedung, peralatan, maupun administrasi, melainkan tentang bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, cepat, ramah, dan manusiawi," kata Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Mad Hasnurin dikonfirmasi dari Bandarlampung, Jumat.
Ia menegaskan bahwa proses akreditasi rumah sakit sejatinya bukan sekadar formalitas untuk memburu predikat atau melengkapi dokumen administrasi, melainkan pembuktian nyata atas kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Akreditasi rumah sakit bukan semata-mata proses penilaian untuk memperoleh sebuah predikat. Lebih dari itu, ini merupakan upaya memastikan pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu, mengutamakan keselamatan pasien, serta dilaksanakan secara profesional, aman, efektif, dan berkesinambungan," katanya.
Ia pun mengingatkan seluruh jajaran manajemen dan tenaga medis RSUD Alimuddin Umar agar tidak terjebak pada pemenuhan indikator di atas kertas.
"Keberhasilan akreditasi, harus tecermin dalam budaya kerja sehari-hari, mulai dari keramahan petugas, kebersihan fasilitas, keselamatan pasien, hingga tingkat kepuasan masyarakat," kata dia.
Dia pun menyampaikan bahwa sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama di Lampung Barat, rumah sakit ini dituntut menjaga komitmen peningkatan mutu secara konsisten.
"Status Akreditasi Paripurna yang disandang RSUD Alimuddin Umar saat ini akan berakhir pada 15 November 2026. Sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama rumah sakit ini harus menjaga komitmennya dan konsisten beri pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata dia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Alimuddin Umar dr. Seruni Era Lestari, Sp.M., menyatakan kesiapan jajarannya untuk dinilai secara transparan.
"Kami berharap mendapat masukan konstruktif dari tim surveyor demi perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan. Sebab ukuran keberhasilan rumah sakit bukan seberapa lengkap dokumen atau canggihnya alat medis, melainkan sejauh mana masyarakat merasa puas dan terlayani dengan baik," katanya.

0 Komentar