Bupati Lamtim Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Perubahan APBD 2026

 

Lampung Timur (Pikiran Lampung) – Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan agenda persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (18/9/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang KH Hanafiah DPRD Lampung Timur tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, dan dihadiri para Wakil Ketua serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan sejumlah pejabat terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merespons perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD murni Tahun Anggaran 2026.

"Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan asumsi pendapatan, penataan kembali prioritas belanja daerah, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya secara optimal dan akuntabel," ujar Ela.

Menurutnya, melalui proses pembahasan yang konstruktif dan mengedepankan semangat kemitraan, Raperda Perubahan APBD 2026 kini telah memasuki tahapan persetujuan bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, fraksi-fraksi, komisi-komisi, serta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga dalam menyempurnakan dokumen perubahan APBD tersebut.

Advertisement

Ela menambahkan, berbagai masukan, saran, dan kritik membangun yang disampaikan anggota DPRD selama proses pembahasan akan menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi program kerja yang tercantum dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Dengan disetujuinya Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, kami menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk segera menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan," katanya.

Ia mengingatkan, waktu efektif pelaksanaan anggaran Tahun 2026 semakin terbatas. Karena itu, koordinasi, kinerja, dan disiplin anggaran perlu terus ditingkatkan agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara akuntabel dan tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui bersama tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Semoga kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif selama ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan demi kemajuan Bumei Tuwah Bepadan, Kabupaten Lampung Timur," ungkapnya. (RED)

Read More

Gubernur Mirza Temui KPM PKH di Labuhan Ratu, Dorong Keluarga Naik Kelas dan Mandiri

 

LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menemui masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Senin (31/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza berdialog langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus melihat pelaksanaan pendampingan sosial yang dilakukan secara rutin setiap bulan. P2K2 menjadi ruang bagi pendamping PKH untuk memberikan edukasi mengenai pendidikan, kesehatan, gizi, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Gubernur Mirza mengatakan, P2K2 penting untuk memastikan bantuan pemerintah tidak hanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga diikuti dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan keluarga.

“Saya ingin sekali-sekali melihat pertemuan P2K2 karena tujuannya salah satunya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, kualitas, dan kesejahteraan keluarga. Kita harus pastikan hal itu karena Pak Presiden ingin bagaimana ke depan setiap keluarga bisa lebih baik dan sejahtera,” ujar Mirza.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu jalan bagi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Karena itu, orang tua didorong untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah dan memanfaatkan berbagai program pendidikan yang tersedia, salah satunya Sekolah Rakyat.

“Kita manfaatkan mumpung Bapak Presiden ada Sekolah Rakyat yang benar-benar gratis,” katanya.

Mirza juga mendorong keluarga untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi melalui berbagai skema bantuan pendidikan. Saat ini, sebanyak 1.066 mahasiswa yang merupakan anak KPM PKH di Lampung tercatat menerima bantuan KIP Kuliah.

Selain pendidikan, Gubernur menekankan pentingnya memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah lainnya. Pendamping PKH diminta membantu mengecek kepesertaan dan penerimaan manfaat masyarakat, mulai dari BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan sembako, PKH, hingga subsidi listrik.

“Setelah setiap pertemuan P2K2, nomor satu yang dicek itu adalah apakah mereka semua sudah dapat program pemerintah atau belum, mulai dari KIP, BPJS, Sembako, PKH, hingga subsidi listrik,” jelas Mirza.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia secara khusus meminta keluarga penerima manfaat menghindari aktivitas judi online.

“Satu hal yang saya ingatkan, tolong ingatkan anak-anak dan suaminya; kalau main judi online, bantuan PKH-nya nanti bisa hilang,” ujar Mirza.

Di bidang ekonomi, Gubernur mendorong KPM yang telah memiliki kemampuan untuk mulai keluar dari ketergantungan terhadap bantuan melalui proses graduasi atau naik kelas menjadi keluarga mandiri. Di Kecamatan Labuhan Ratu, tercatat 108 KPM telah melakukan graduasi dan mendapatkan dukungan modal usaha sebesar Rp2 juta.

“Siapa yang punya cita-cita kalau tahun ini dapat PKH, nanti ke depan bukan stop, tapi graduasi atau naik kelas menjadi sejahtera. Teman-teman pendamping PKH tolong ini didorong,” katanya.

Mirza menilai pendamping sosial PKH memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain mendampingi KPM, pendamping juga membantu memastikan data dan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah tetap terpantau.

Pertemuan P2K2 tersebut menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat. Melalui pertemuan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai bantuan sosial, tetapi juga didorong meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi keluarga.

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan penguatan akses pendidikan bagi anak-anak KPM melalui gagasan Satu Desa Satu Sarjana serta Satu Desa Satu Hafiz Quran sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan peningkatan kualitas generasi muda di perdesaan.

Dalam pelayanan masyarakat, Mirza juga meminta perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa tetap mudah dihubungi ketika masyarakat membutuhkan bantuan atau menghadapi persoalan terkait pelayanan dan program pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong pendampingan bagi KPM agar bantuan sosial dapat diikuti dengan peningkatan kapasitas keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat. (*)

Read More