Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Polda Lampung memperkuat sinergi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) serta PT Pertamina EP Zona 4 dalam penanganan barang bukti minyak mentah ilegal. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pedoman Kerja Teknis (PKT) di Ruang Rapat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, Jumat (16/10/2026).
Penandatanganan dilakukan Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman, S.I.K., M.H., didampingi Kasubdit Tipiter AKBP Yustam Dwi Heno, S.H., S.I.K., M.M., bersama Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto dan perwakilan pimpinan PT Pertamina EP Zona 4, Heru Irianto.
Kegiatan bertema “Sinergi Penegakan Hukum dan Pengawasan untuk Ketahanan Energi Nasional” tersebut menjadi langkah bersama untuk mewujudkan tata kelola penanganan barang bukti minyak mentah ilegal yang aman, transparan, dan akuntabel.
Pedoman itu mengatur mekanisme penanganan barang bukti secara terpadu, mulai dari penyitaan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, pengamanan dan penyimpanan, hingga penanganan lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selama ini, penanganan barang bukti minyak mentah ilegal menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar keselamatan, risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan, penyusutan volume minyak, serta belum adanya mekanisme koordinasi baku antarlembaga.
Melalui PKT tersebut, pembagian peran dan tanggung jawab setiap institusi diharapkan menjadi lebih jelas dan terukur sehingga proses penanganan barang bukti dapat berjalan efektif serta meminimalkan potensi permasalahan di kemudian hari.
Kapolda Lampung melalui Dirreskrimsus Kombes Pol Heri Rusyaman menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dan PT Pertamina EP Zona 4 atas dukungan serta komitmen dalam mewujudkan pedoman kerja bersama tersebut.
Advertisement
“Atas nama Bapak Kapolda Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas Sumbagsel dan Pertamina EP Zona 4 yang telah bersama-sama mewujudkan pedoman ini. Penegakan hukum terhadap minyak ilegal tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Barang bukti harus dikelola secara aman, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Heri.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas institusi menjadi bentuk dukungan nyata dalam menjaga produksi minyak dan gas bumi nasional sekaligus menekan praktik pengambilan minyak secara ilegal.
Perwakilan PT Pertamina EP Zona 4, Heru Irianto, juga menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung pelaksanaan pedoman, khususnya dalam aspek teknis, termasuk penyediaan fasilitas dan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan barang bukti.
Ke depan, ketiga pihak sepakat menindaklanjuti PKT melalui koordinasi rutin, sosialisasi kepada jajaran di lapangan, serta evaluasi berkala guna memastikan pedoman tersebut diterapkan secara konsisten.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan dokumen pedoman dan foto bersama sebagai simbol komitmen Polda Lampung, SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, dan PT Pertamina EP Zona 4 dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga ketahanan energi nasional, khususnya di wilayah Lampung.(Radinal hidayat)

0 Komentar