BANDAR LAMPUNG(Utusan Andalas) – Rabu (28/10/2026)Polemik kepemimpinan di SD Negeri 2 Talang, Telukbetung, Bandar Lampung, makin menggelinding ke ruang dengar Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung. Tidak hanya soal mosi tidak percaya dari 11 dewan guru terhadap Plt. Kepala Sekolah, persoalan ini juga membuka luka lebih besar: puluhan kepala sekolah di kota ini masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) melebihi batas aturan, sementara upaya mediasi yang sudah berjalan sejak Agustus 2026 dinilai belum menyentuh akar masalah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa pertemuan mediasi yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD bukan bertujuan menyalahkan siapa pun, melainkan menyelamatkan kenyamanan proses belajar mengajar siswa.
“Kami mengundang guru‑guru SD 2 Talang, kepala sekolah, pengawas, serta perwakilan Dinas Pendidikan karena ada persoalan mosi tidak percaya terhadap Plt. Kepala Sekolah. Ini harus segera dimediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi jangan sampai masalah ini berlarut‑larut dan mengorbankan anak didik kita,” ujar Asroni Paslah.
Menurut penelusuran yang dibawa ke forum, mediasi pertama sudah dilakukan pada 18 Agustus 2026, dan sempat ada harapan bahwa status Plt. akan diganti. Namun, situasi kembali memanas ketika muncul informasi bahwa nama yang sebelumnya dinilai akan digantikan justru kembali bertugas, membuat para guru kembali mempertanyakan arah penanganan Dinas Pendidikan.
“Sudah ada mediasi dari Dinas di sekolah, dan seharusnya sudah selesai, ternyata informasi terakhir Plt. yang lama kembali lagi. Makanya dewan guru mempertanyakan kembali, karena seolah‑olah sudah ada kepastian perubahan, tapi kenyataannya kembali ke titik awal,” jelasnya.
Asroni menekankan bahwa Komisi IV tidak mengambil posisi menghakimi antara guru dan Plt. Kepala Sekolah. Namun, melihat dinamika yang sudah berbulan‑bulan, pihaknya merekomendasikan agar Dinas Pendidikan segera melakukan pergeseran posisi Plt. di SD N 2 Talang dan mengisi jabatan tersebut dengan penugasan baru yang lebih kondusif.
“Kami tidak menyalahkan Bu Hesti selaku Plt. Kepala Sekolah, juga tidak menyalahkan dewan guru yang menyampaikan mosi tidak percaya. Tapi kalau situasinya sudah sedemikian rupa, kondusivitas sekolah bisa terganggu. Maka kami merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan agar melakukan pergeseran, ke mana dan siapa yang mengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas,” tegasnya.
Polemik ini pun membuka persoalan sistemik yang lebih luas. Dalam wawancara tersebut, Asroni menyebut bahwa jumlah kepala sekolah berstatus PLT di Bandar Lampung mencapai kisaran 30 lebih orang. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa Komisi IV sudah berkonsultasi langsung ke Kemendikdasmen sepekan lalu, terkait keterlambatan pendefinitifan jabatan kepala sekolah yang seharusnya selesai sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 paling lambat akhir Desember 2025.
“Sampai sekarang sudah hampir akhir 2026, puluhan PLT kepala sekolah di Bandar Lampung belum juga didefinitifkan. Ini sudah kami ingatkan berkali‑kali ke Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota, agar segera menyelesaikan agar manajemen pendidikan tidak terjebak dalam penugasan yang terlalu lama,” ucapnya.
Media Utusan Andalas dan Beberapa Media yang mendatangi kantor Disdikbud Kota Bandar Lampung pada Rabu siang (28/10/2026) untuk meminta tanggapan resmi, belum berhasil mendapatkan pernyataan langsung dari pimpinan dinas. Berdasarkan keterangan staf, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ramdhan sedang dinas luar, sedangkan Kabid Dikdas diketahui cuti selama enam hari. Upaya menghubungi melalui telepon dan pesan WA kepada Plt. Kadisdik juga belum mendapat jawaban hingga berita ini diturunkan.
Sementara itu, surat perubahan jadwal rapat yang beredar juga menunjukkan sensitivitas waktu penanganan: pertemuan yang semula pukul 09.30 WIB diubah menjadi pukul 12.30 WIB agar tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Langkah kecil ini pun menjadi gambaran besar: meski semua pihak menyatakan ingin melindungi siswa, kenyataan di lapangan justru menunjukkan konflik kepemimpinan yang sudah berbulan‑bulan belum menemukan titik temu.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pun berharap Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, bukan hanya untuk SD N 2 Talang, tetapi juga untuk seluruh kepala sekolah berstatus PLT di wilayah kota agar pendidikan berjalan lebih stabil dan tidak terus menjadi “nasi yang sudah menjadi bubur”.
“Kami tidak memerintahkan siapa yang harus masuk, tapi kami meminta agar lingkungan belajar di SD N 2 Talang kembali kondusif, dan puluhan kasus PLT kepala sekolah di Bandar Lampung segera diselesaikan sesuai aturan,” pungkas Asroni Paslah.


0 Komentar