LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menemui masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Senin (31/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza berdialog langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus melihat pelaksanaan pendampingan sosial yang dilakukan secara rutin setiap bulan. P2K2 menjadi ruang bagi pendamping PKH untuk memberikan edukasi mengenai pendidikan, kesehatan, gizi, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Gubernur Mirza mengatakan, P2K2 penting untuk memastikan bantuan pemerintah tidak hanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga diikuti dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan keluarga.
“Saya ingin sekali-sekali melihat pertemuan P2K2 karena tujuannya salah satunya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, kualitas, dan kesejahteraan keluarga. Kita harus pastikan hal itu karena Pak Presiden ingin bagaimana ke depan setiap keluarga bisa lebih baik dan sejahtera,” ujar Mirza.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu jalan bagi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Karena itu, orang tua didorong untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah dan memanfaatkan berbagai program pendidikan yang tersedia, salah satunya Sekolah Rakyat.
“Kita manfaatkan mumpung Bapak Presiden ada Sekolah Rakyat yang benar-benar gratis,” katanya.
Mirza juga mendorong keluarga untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi melalui berbagai skema bantuan pendidikan. Saat ini, sebanyak 1.066 mahasiswa yang merupakan anak KPM PKH di Lampung tercatat menerima bantuan KIP Kuliah.
Selain pendidikan, Gubernur menekankan pentingnya memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah lainnya. Pendamping PKH diminta membantu mengecek kepesertaan dan penerimaan manfaat masyarakat, mulai dari BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan sembako, PKH, hingga subsidi listrik.
“Setelah setiap pertemuan P2K2, nomor satu yang dicek itu adalah apakah mereka semua sudah dapat program pemerintah atau belum, mulai dari KIP, BPJS, Sembako, PKH, hingga subsidi listrik,” jelas Mirza.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia secara khusus meminta keluarga penerima manfaat menghindari aktivitas judi online.
“Satu hal yang saya ingatkan, tolong ingatkan anak-anak dan suaminya; kalau main judi online, bantuan PKH-nya nanti bisa hilang,” ujar Mirza.
Di bidang ekonomi, Gubernur mendorong KPM yang telah memiliki kemampuan untuk mulai keluar dari ketergantungan terhadap bantuan melalui proses graduasi atau naik kelas menjadi keluarga mandiri. Di Kecamatan Labuhan Ratu, tercatat 108 KPM telah melakukan graduasi dan mendapatkan dukungan modal usaha sebesar Rp2 juta.
“Siapa yang punya cita-cita kalau tahun ini dapat PKH, nanti ke depan bukan stop, tapi graduasi atau naik kelas menjadi sejahtera. Teman-teman pendamping PKH tolong ini didorong,” katanya.
Mirza menilai pendamping sosial PKH memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain mendampingi KPM, pendamping juga membantu memastikan data dan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah tetap terpantau.
Pertemuan P2K2 tersebut menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat. Melalui pertemuan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai bantuan sosial, tetapi juga didorong meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi keluarga.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan penguatan akses pendidikan bagi anak-anak KPM melalui gagasan Satu Desa Satu Sarjana serta Satu Desa Satu Hafiz Quran sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan peningkatan kualitas generasi muda di perdesaan.
Dalam pelayanan masyarakat, Mirza juga meminta perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa tetap mudah dihubungi ketika masyarakat membutuhkan bantuan atau menghadapi persoalan terkait pelayanan dan program pemerintah.
Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong pendampingan bagi KPM agar bantuan sosial dapat diikuti dengan peningkatan kapasitas keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat. (*)
0 comments:
Posting Komentar