Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Polda Lampung, Ini Daftar Lengkapnya

 

 BANDAR LAMPUNG(Utusan Andalas) – Sejumlah pejabat di lingkungan Polda Lampung mengalami mutasi jabatan berdasarkan Telegram resmi Kapolri yang diterbitkan pada Agustus 2026.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun membenarkan adanya mutasi sejumlah pejabat tersebut.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel," kata Yuni.

Dalam ST/1877/VIII/KEP./2026, Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Yudi Hermawan, S.H., S.I.K., M.H. diangkat sebagai Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri.

Posisi Irwasda Polda Lampung selanjutnya ditempati Kombes Pol Jukiman Situmorang, S.I.K., M.Hum. yang sebelumnya menjabat Irbidjemensarpras Itwil I Itwasum Polri.

Sementara itu, Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H. mendapat tugas baru sebagai Wadirreskrimum Polda Jawa Timur.

Jabatan Kapolres Lampung Tengah kemudian dipercayakan kepada AKBP Zaldy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Koorspripim Polda Lampung.

Karo Ops hingga Kapolres Tanggamus Berganti

Mutasi juga terjadi pada sejumlah jabatan strategis berdasarkan ST/1878/VIII/KEP./2026.

Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Fadly Munzir Ismail, S.I.K., S.H., M.Si. diangkat sebagai Auditor Kepolisian Madya TK I Itwasum Polri.

Posisi Karo Ops Polda Lampung selanjutnya diisi Kombes Pol M. Anggi Naulifar Siregar, S.I.K., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kabagpakatkerma Rokerma KL Stamaops Polri.

Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H. mendapat penugasan baru sebagai Kasipatwalair Subdit Patroli Air Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Jabatan Kapolres Tanggamus selanjutnya ditempati AKBP AH. Hudi Arif, S.T.P., S.I.K., M.A. yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polrestabes Bandung Polda Jawa Barat.

Yuni mengatakan, pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat memberikan penyegaran sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di masing-masing satuan kerja.

"Setiap pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program serta tugas-tugas yang sudah berjalan," ujarnya.

Jabatan Karo SDM dan Kabid Propam Turut Berganti

Perubahan jabatan juga terjadi pada bidang sumber daya manusia dan pengamanan internal berdasarkan ST/1879/VIII/KEP./2026.

Karo SDM Polda Lampung Kombes Pol Dr. Ariefaldi Warganegara, S.H., S.I.K., M.M. diangkat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Watpers SSDM Polri dalam rangka Dikbangti TA 2026.

Jabatan Karo SDM Polda Lampung selanjutnya diemban Kombes Pol Jeni Junaidi, S.I.K., M.M. yang sebelumnya menjabat Karo SDM Polda Maluku.

Selain itu, Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Didik Priyo Sambodo, S.I.K. diangkat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Provost Divpropam Polri dalam rangka Dikbangti TA 2026.

Posisi Kabid Propam Polda Lampung selanjutnya dijabat Kombes Pol Herry Afandi, S.I.K., M.M. yang sebelumnya merupakan Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK III Divpropam Polri.

Yuni menegaskan, seluruh personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru akan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

"Yang terpenting, seluruh proses mutasi ini dapat berjalan dengan baik dan para pejabat yang baru dapat segera melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," pungkasnya.(Alung)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Pesan 102 Dokter Baru Lulusan Unila Jadikan Integritas dan Pengabdian sebagai Landasan Profesi

 

BANDARLAMPUNG (Utusan Andalas)----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berpesan kepada 102 dokter baru dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (FK Unila) untuk menjadikan integritas, empati, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan profesi. 

Pesan itu disampaikan Wagub Jihan saat menghadiri Rapat Luar Biasa Senat FK Unila, dalam rangka Sumpah Dokter Periode III Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Senin (31/8/2026).

Kegiatan diawali dengan penyerahan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) dan pembacaan Sumpah Dokter kepada 102 dokter baru.

Wagub Jihan mengatakan, pengucapan Sumpah Dokter merupakan salah satu tahapan penting dalam perjalanan pendidikan kedokteran yang panjang dan penuh tantangan.

Menurutnya, para dokter baru telah melewati berbagai proses, perjuangan, ketekunan, kesabaran, hingga pengorbanan sebelum akhirnya sampai pada tahap tersebut.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh sahabat dan teman-teman sejawat yang pada hari ini telah mengucapkan Sumpah Dokter dan secara sah menyandang gelar dokter," ujar Jihan.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada para dokter baru serta keluarga besar FK Unila yang terus menunjukkan komitmen dalam mencetak sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas.

Ia menilai komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung maupun Indonesia secara umum.

Jihan menegaskan, Sumpah Dokter bukan sekadar seremoni dan bukan pula akhir dari perjalanan pendidikan kedokteran. Sebaliknya, sumpah tersebut menjadi tanda dimulainya tahap pengabdian yang sesungguhnya.

"Sumpah Dokter merupakan sebuah ikrar moral dan profesional untuk mengabdikan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan profesi bagi kemanusiaan," katanya.

Jihan yang juga pernah menempuh pendidikan kedokteran Unila mengaku memahami bahwa perjalanan untuk menjadi seorang dokter tidak mudah. Pendidikan yang panjang dan penuh tantangan membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta pengorbanan.

Karena itu, ia meminta para dokter baru menyadari bahwa mereka merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga dan dibutuhkan oleh negara, daerah, serta masyarakat.

"Teman-teman dibutuhkan oleh negara. Teman-teman dibutuhkan oleh daerah," ujarnya.

Jihan mengingatkan bahwa status sebagai profesi yang dibutuhkan harus diikuti dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik.

"Pegang teguh integritas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," katanya. 

Jihan juga meminta para dokter baru untuk terus meningkatkan kompetensi seiring perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Ia mengatakan, tantangan profesi dokter ke depan tidak hanya terkait ketersediaan tenaga medis, tetapi juga kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas.

"Jika adik-adik, teman-teman sejawat sekalian tidak memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, ini akan terdisrupsi oleh teknologi dan perkembangan zaman. Untuk itu, berikan yang terbaik, bukan hanya pada saat teman-teman masih kuliah, tetapi juga nanti setelah menjadi dokter dan memberikan pelayanan," katanya.

Meski demikian, ia meyakini kemajuan teknologi tidak akan menggantikan peran manusia dalam pelayanan kesehatan.

"Sebagaimana canggihnya teknologi ke depan, tidak akan menggantikan posisi sumber daya manusia kesehatan sebagai pilar utama untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat," ujarnya. 

Ia pun mengajak para dokter baru untuk bangga terhadap profesi yang telah mereka pilih.

"Insya Allah, sampai kapan pun, dokter akan tetap dibutuhkan sebagai bagian dari ikhtiar manusia dan sebagai perantara Tuhan dalam menyembuhkan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus menempatkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan, kata Jihan, adalah pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada empat program studi FK Unila.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjawab persoalan sumber daya manusia kesehatan sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang semakin merata.

"Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang semakin merata, sumber daya kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses," katanya. 

Dalam konteks tersebut, Jihan menilai FK Unila memiliki posisi yang sangat strategis bagi pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung.

Selain menghasilkan dokter berkualitas, FK Unila memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.

"Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menjadi salah satu kekuatan daerah dalam menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten, sekaligus memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat di Provinsi Lampung," ujarnya.

Jihan berharap sinergi antara Pemprov Lampung, FK Unila, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat.

"Kita ingin agar ilmu pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh di lingkungan akademik dapat terus dibawa dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya. 

Ia mengajak seluruh alumni untuk juga mengambil peran di lingkungan pemerintahan. Saat ini, pemerintah sangat membutuhkan tenaga dan dukungan teknis untuk membangun daerah, negara, serta memperkuat sistem kesehatan. 

"Sumbangsih berupa ide, gagasan dari teman-teman sangat dinantikan agar kita dapat berjalan bersama dalam membangun daerah," pungkasnya. (***)

Read More

Gubernur Mirza Temui KPM PKH di Labuhan Ratu, Dorong Keluarga Naik Kelas dan Mandiri

 

LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menemui masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Senin (31/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza berdialog langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus melihat pelaksanaan pendampingan sosial yang dilakukan secara rutin setiap bulan. P2K2 menjadi ruang bagi pendamping PKH untuk memberikan edukasi mengenai pendidikan, kesehatan, gizi, penanganan stunting, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Gubernur Mirza mengatakan, P2K2 penting untuk memastikan bantuan pemerintah tidak hanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga diikuti dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan keluarga.

“Saya ingin sekali-sekali melihat pertemuan P2K2 karena tujuannya salah satunya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, kualitas, dan kesejahteraan keluarga. Kita harus pastikan hal itu karena Pak Presiden ingin bagaimana ke depan setiap keluarga bisa lebih baik dan sejahtera,” ujar Mirza.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu jalan bagi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Karena itu, orang tua didorong untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah dan memanfaatkan berbagai program pendidikan yang tersedia, salah satunya Sekolah Rakyat.

“Kita manfaatkan mumpung Bapak Presiden ada Sekolah Rakyat yang benar-benar gratis,” katanya.

Mirza juga mendorong keluarga untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi melalui berbagai skema bantuan pendidikan. Saat ini, sebanyak 1.066 mahasiswa yang merupakan anak KPM PKH di Lampung tercatat menerima bantuan KIP Kuliah.

Selain pendidikan, Gubernur menekankan pentingnya memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah lainnya. Pendamping PKH diminta membantu mengecek kepesertaan dan penerimaan manfaat masyarakat, mulai dari BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan sembako, PKH, hingga subsidi listrik.

“Setelah setiap pertemuan P2K2, nomor satu yang dicek itu adalah apakah mereka semua sudah dapat program pemerintah atau belum, mulai dari KIP, BPJS, Sembako, PKH, hingga subsidi listrik,” jelas Mirza.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia secara khusus meminta keluarga penerima manfaat menghindari aktivitas judi online.

“Satu hal yang saya ingatkan, tolong ingatkan anak-anak dan suaminya; kalau main judi online, bantuan PKH-nya nanti bisa hilang,” ujar Mirza.

Di bidang ekonomi, Gubernur mendorong KPM yang telah memiliki kemampuan untuk mulai keluar dari ketergantungan terhadap bantuan melalui proses graduasi atau naik kelas menjadi keluarga mandiri. Di Kecamatan Labuhan Ratu, tercatat 108 KPM telah melakukan graduasi dan mendapatkan dukungan modal usaha sebesar Rp2 juta.

“Siapa yang punya cita-cita kalau tahun ini dapat PKH, nanti ke depan bukan stop, tapi graduasi atau naik kelas menjadi sejahtera. Teman-teman pendamping PKH tolong ini didorong,” katanya.

Mirza menilai pendamping sosial PKH memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain mendampingi KPM, pendamping juga membantu memastikan data dan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah tetap terpantau.

Pertemuan P2K2 tersebut menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat. Melalui pertemuan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai bantuan sosial, tetapi juga didorong meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi keluarga.

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan penguatan akses pendidikan bagi anak-anak KPM melalui gagasan Satu Desa Satu Sarjana serta Satu Desa Satu Hafiz Quran sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan peningkatan kualitas generasi muda di perdesaan.

Dalam pelayanan masyarakat, Mirza juga meminta perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa tetap mudah dihubungi ketika masyarakat membutuhkan bantuan atau menghadapi persoalan terkait pelayanan dan program pemerintah.

Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong pendampingan bagi KPM agar bantuan sosial dapat diikuti dengan peningkatan kapasitas keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat. (*)

Read More

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Polda Lampung, Ini Daftar Lengkapnya

Bandar Lampung (Utusan Andalas)) - Sejumlah pejabat di lingkungan Polda Lampung mengalami mutasi jabatan berdasarkan Telegram resmi Kapolri yang diterbitkan pada Agustus 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun membenarkan adanya pengobatan sejumlah pejabat tersebut.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bagian dari dinamika organisasi serta pelatihan personel karir,” kata Yuni.

Dalam ST/1877/VIII/KEP./2026, Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Yudi Hermawan, SH, SIK, MH diangkat menjadi Dosen Kepolisian Utama TK II STIK Lemdiklat Polri. Posisi Irwasda Polda Lampung selanjutnya ditempati Kombes Pol Jukiman Situmorang, SIK, M.Hum. yang sebelumnya menjabat Irbidjemensarpras Itwil I Itwasum Polri.

Sementara itu, Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, SIK, SH, MH mendapat tugas baru sebagai Wadirreskrimum Polda Jawa Timur. Jabatan Kapolres Lampung Tengah kemudian dipercayakan kepada AKBP Zaldy Kurniawan, SH, SIK, MH yang sebelumnya menjabat Koorspripim Polda Lampung.

Mutasi juga terjadi pada sejumlah jabatan strategis berdasarkan ST/1878/VIII/KEP./2026.

Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Fadly Munzir Ismail, SIK, SH, M.Si. diangkat menjadi Auditor Kepolisian Madya TK I Itwasum Polri. Posisi Karo Ops Polda Lampung selanjutnya diisi Kombes Pol M. Anggi Naulifar Siregar, SIK, M.Si. yang sebelumnya menjabat Kabagpakatkerma Rokerma KL Stamaops Polri.

Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, SIK, MH mendapat pengugasan baru sebagai Kasipatwalair Subdit Patroli Udara Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri. Jabatan Kapolres Tanggamus selanjutnya ditempati AKBP AH. Hudi Arif, STP, SIK, MA yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polrestabes Bandung Polda Jawa Barat.

Iklan

Yuni mengatakan, pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat memberikan penyegaran sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di masing-masing satuan kerja. “Setiap pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program serta tugas-tugas yang sudah berjalan,” ujarnya.

Perubahan jabatan juga terjadi pada bidang sumber daya manusia dan pengamanan internal berdasarkan ST/1879/VIII/KEP./2026.

Karo SDM Polda Lampung Kombes Pol Dr. Ariefaldi Warganegara, SH, SIK, MM diangkat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Watpers SSDM Polri dalam rangka Dikbangti TA 2026. Jabatan Karo SDM Polda Lampung selanjutnya diemban Kombes Pol Jeni Junaidi, SIK, MM yang sebelumnya membantu Karo SDM Polda Maluku.

Selain itu, Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Didik Priyo Sambodo, SIK diangkat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Provost Divpropam Polri dalam rangka Dikbangti TA 2026. Posisi Kabid Propam Polda Lampung selanjutnya dijabat Kombes Pol Herry Afandi, SIK, MM yang sebelumnya merupakan Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK III Divpropam Polri.

Yuni menegaskan, seluruh personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru akan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Yang terpenting, seluruh proses penyembuhan ini dapat berjalan dengan baik dan para pejabat yang baru dapat segera menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” tutupnya.(Dinal)

Polda Lampung

Read More

Wagub Jihan Didampingi Sekdaprov Marindo Lepas Purna Baktik Kadiskes Lampung

)

 

Bandar Lampung (Utusan Andalas) --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memberikan penghargaan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Edwin Rusli, MKM, yang telah memasuki masa purnabakti. 

Acara penyerahan penghargaan sekaligus pelepasan purnabakti tersebut berlangsung di Ruang Abung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (31/08/2026). Tampak mendampigi wagub, Sekdaprov Marindo Kurniawan. 

Kegiatan ini juga menghadirkan para pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Ayu Edwin Rusli, serta perwakilan sektor kesehatan dan mitra kerja terkait. 

Dalam Berbagainya, Wagub menyampaikan rasa haru sekaligus bangga atas dedikasi dan pengabdian panjang dr. Edwin Rusli dalam membangun dunia kesehatan di Provinsi Lampung, mulai dari kiprahnya di Kota Bandar Lampung hingga memimpin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada dr.Edwin Rusli atas energi, waktu, pikiran, dan gagasannya dalam meningkatkan derajat serta kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Wagub. 

Wagub menegaskan bahwa purnabakti bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, melainkan pelestarian masa menuju ruang pengabdian masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi bagi seorang tenaga kesehatan, ruang untuk menebar manfaat tidak pernah dibatasi oleh masa kedinasan. 

“Bagi insan kesehatan, tidak perlu bingung atau khawatir memasuki purnabakti. Dokter dan sumber daya kesehatan akan selalu berguna bagi bangsa dan negara. Ada tempat pulang untuk tetap mengabdi tanpa batas ruang dan periode birokrasi,” ungkapnya. 

Wagub juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar dapat meneladani integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan oleh dr. Edwin Rusli. 

Iklan

Menurutnya, peran besar Dinas Kesehatan adalah menjadi kolaborator dan mediator yang kuat dalam memperkuat standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan serta mendorong sektor kesehatan sebagai salah satu pengungkit ekonomi daerah. 

Sementara itu, dalam berbagai perpisahannya, dr. Edwin Rusli, MKM, mengungkapkan rasa terima kasih dan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan yang diberikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran Pemprov Lampung selama dirinya mengemban amanah. 

“Setiap pencapaian merupakan hasil kerja keras bersama, kebersamaan, dan dukungan seluruh jajaran. Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya dan permohonan maaf apabila selama memimpin terdapat kekurangan maupun keputusan yang kurang berkenan,” ucap Edwin Rusli. 

Ia mengingatkan jajaran Dinas Kesehatan untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

“Jadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian dan setiap layanan sebagai amal kebaikan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya pada banyaknya program yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun secara simbolis oleh Kantor Pusat PT Taspen (Persero), Dian Ayu Puspita, kepada dr. Edwin Rusli. 

Selain itu, guna memastikan kesinambungan roda organisasi dan pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung, diserahkan pula Surat Tugas Gubernur Lampung Nomor: 800.1.11/2979/VI.04/2026 yang menunjuk Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Djohan Lius, M.Kes., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mulai terhitung tanggal 1 September 2026.

 (Red)

Read More

Gubernur Mirza Tinjau Lahan Way Kambas, Pastikan Tidak Ada Lagi Titik Api

 

Lampung Timur (Utusan Andalas) —   Ditemani Tiga Selebrgram yang juga penggiat media sosial kondang Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengunjungi lahan di Taman Nasional way Kambas. 

Tampak Tua komedian kondang tersebut yakni, Bang Taun dan Mira serta bang Jieh ikut menemani Gubernur Mirza meninjau pusat konservasi Gajah teresar di Asia Tenggara tersebut. 

 Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terus diperkuat untuk mencegah munculnya kembali titik api sekaligus melindungi satwa, terutama gajah Sumatera.

“Dalam laporan tadi sudah tidak ada lagi titik-titik kebakaran, tidak ada lagi titik-titik api yang terjadi di 120.000 hektare wilayah TNWK,” ucap Gubernur Mirza saat meninjau TNWK, Lampung Timur, Senin (31/8/2026).

Peninjauan dilakukan Gubernur Lampung bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Fadly Munzir Ismail, Tim Bupati Lampung, Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi, serta jajaran terkait.

Gubernur Mirza mengatakan operasi gabungan penanganan karhutla masih berjalan meski tidak lagi ditemukan titik api di kawasan TNWK. Personel pemadam kebakaran dan kepolisian tetap disiagakan untuk melakukan pemantauan dan merespons apabila kembali ditemukan potensi kebakaran.

“Teman-teman dari pemadam kebakaran, teman-teman dari kepolisian masih standby di sini, di sekitar TNWK. Ada yang melakukan sosialisasi, ada yang menjaga monitoring dan lain-lain,” ujar Gubernur.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dipantau dari Bandara Radin Inten II. Menurut Mirzani, hujan buatan dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi kawasan tetap lembap sehingga risiko kebakaran dapat ditekan.

Selain memastikan kondisi kawasan, Gubernur bersama rombongan berkeliling menggunakan kendaraan jeep untuk melihat langsung kondisi satwa di dalam TNWK. Langkah ini dilakukan menyusul tersebarnya informasi mengenai kondisi gajah yang terdampak karhutla.

Gubernur memastikan kondisi gajah-gajah di TNWK dalam keadaan baik. Ia melihat langsung sejumlah gajah, termasuk anak gajah, yang masih aktif makan dan bermain.

“Alhamdulillah kita melihat gajah-gajah kita sehat walafiat, makan, main. Anak-anak gajah yang kecil juga masih sangat-sangat semangat,” ujar Gubernur.

Di sisi lain, upaya mitigasi jangka panjang di TNWK dilakukan melalui pembangunan sejumlah fasilitas untuk mengurangi potensi konflik antara manusia dan gajah. Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pembangunan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan dan Komite Satgas Mitigasi.

Iklan

Fasilitas yang dibangun antara lain pagar besi, high beam, serta struktur penghalang lainnya untuk mencegah gajah keluar dari kawasan TNWK menuju organisasi warga. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko konflik antara satwa dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Mitigasi juga dilakukan dengan mengembangkan tanaman dan kegiatan ekonomi yang tidak disukai gajah, seperti budidaya serai dan lebah. Selain menjadi bagian dari upaya mencegah gajah keluar dari habitatnya, hasil budidaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sekitar masyarakat TNWK.

“Jadi kita juga membangun budidaya-budidaya seperti serai, kemudian budidaya lebah yang memang serai dan lebah ini tidak disukai oleh gajah sehingga ikut mencegah bagaimana supaya gajah itu tidak keluar,” ucap Pangdam.

Pangdam menyebut pembangunan fasilitas mitigasi tersebut telah mencapai sekitar 65 persen dan ditargetkan terus dikebut hingga selesai pada Oktober 2026. Pemerintah juga menyiapkan penguatan kapasitas petugas, termasuk rencana studi banding atau pembelajaran ke Thailand mengenai perawatan dan pengelolaan gajah.

Dari sisi pengamanan, Polda Lampung bersama TNI dan Polres Lampung Timur masih menyiagakan sekitar satu personel peleton di wilayah Lampung Timur. Personil tersebut membantu penanganan karhutla sekaligus mendukung sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Kepolisian juga menggunakan dukungan teknologi untuk mendeteksi titik panas, termasuk drone yang dapat membantu menyatukan potensi api yang masih berada di dalam sekam atau material yang belum sepenuhnya padam. Jika titik api baru terdeteksi, penanganannya dilakukan dengan dukungan water bombing dan operasi modifikasi cuaca.

Gubernur Mirza mengatakan sistem pemantauan dan respons cepat juga diterapkan di seluruh wilayah Lampung melalui pusat operasi di Bandara Radin Inten II. Titik api baru yang akan segera terdeteksi ditindaklanjuti untuk mencegah kebakaran meluas.

“Ketika ada titik api yang baru, ada titik merah yang baru, itu langsung dipadamkan oleh operasi water bombing. Seluruh Lampung,” ujar Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan konservasi tersebut dengan tidak melakukan pembakaran lahan, perburuan liar, maupun penebangan ilegal. Dengan penguatan mitigasi, pengamanan, dan perlindungan satwa, TNWK diharapkan tetap menjadi habitat yang aman bagi gajah sekaligus berkembang sebagai destinasi wisata alam bertaraf internasional yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. (Alung).

Read More

Dewan Pers Akan mengumpulkan Seluruh Konstituen Bahas Penyelenggaraan Hari Pers Nasional

JAKARTA (Utusan Andalas SMSI)– Dewan Pers akan mengadakan pertemuan dengan seluruh konstituennya untuk membahas penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Langkah tersebut diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen sepanjang tahun 2026. Surat-surat tersebut berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang pada intinya singkat serta menyampaikan pandangan mengenai mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional ke depan.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan persoalan penyelenggaraan HPN perlu dibicarakan secara terbuka, proporsional, dan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh elemen pers nasional.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

Dalam surat yang diterima Dewan Pers, terdapat konstituen yang menawarkan diri untuk menjadi penyelenggara HPN tahun 2027. Sementara konstituen lainnya mengundang Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tahunan komunitas pers tersebut, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen Dewan Pers.

Usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Hari Pers Nasional merupakan peringatan yang memiliki dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Namun dalam ketentuan itu tidak secara khusus disebutkan mengenai lembaga atau organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara HPN.

Menurut Komaruddin, perbedaan pandangan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman bersama di antara seluruh elemen pers.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

sama diketahui, HPN menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk menyampaikan berbagai surat dan aspirasi yang masuk dengan mengadakan pertemuan bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

Selain membahas mekanisme penyelenggaraan HPN, rapat pleno Dewan Pers juga memutuskan untuk merencanakan usulan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Rencana perubahan tersebut dinilai penting karena Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih mendasarkan pertimbangannya pada regulasi pers yang sudah tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Sementara saat ini, penyelenggaraan kehidupan pers nasional telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers sendiri merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Anggota Dewan Pers juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan mengedepankan dialog dalam mencari format terbaik bagi penyelenggaraan HPN di masa mendatang.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, eksklusif, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegas Komaruddin Hidayat.

Melalui pertemuan dengan seluruh konstituen tersebut, Dewan Pers berharap dapat memperoleh kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan penyelenggaraan Hari Pers Nasional, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukum yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, peringatan Hari Pers Nasional ke depan diharapkan semakin mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen pers Indonesia. (Alung)

Read More